Saya menggunakan kata revolusi dalam judul tulisan "Revolusi Paradigma Pendidikan di Indonesia" ini untuk memaknai bahwa diperlukan perubahan sesegera mungkin terkait arah, fokus, cara pandang, cara melihat, perlakuan, mindset masyarakat umum terhadap pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui titik tekan pendidikan di Indonesia pada peningkatan kuantitatif ketimbang kualitatif. Pemerintah akan senang apabila dari tahun ke tahun kelulusan siswa meningkat, ukuran kuantitatif penguasaan setiap mata pelajaran oleh siswa juga meningkat, dan sejumlah siswa berhasil memenangkan kompetisi internasional terkait dengan ilmu-ilmu eksakta dan atau berbagai mata pelajaran yang dilombakan. Ketercapaian target luaran ini membuat pemerintah bangga, bersemangat mengumumkannya termasuk melalui media massa.
Fenomena dan fakta diatas menunjukkan betapa paradigma pendidikan yang memfasilitasi kecermelangan target luaran dalam bentuk data statistik dan angka-angka keunggulan demikian tingginya sehingga segala upaya difokuskan untuk mewujudkan harapan pemerintah itu. Realita yang terjadi di dunia pendidikan kita ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan yang pada hakekatnya bertumpu pada penguatan soft skills dan nilai-nilai moralitas yang tercermin dalam pembangunan watak dan kepribadian bangsa (lihat Pasal 3 UU no. 20 tahun 2003) agaknya tereduksi dengan menomor satukan hard skills berupa kepuasan terhadap hasil-hasil akademik. Padahal, di lapangan hasil akademik tinggi bukan memperlihatkan keunggulan karakter kepribadian siswa. Dan seperti dirasakan bahkan kecakapan personal dan interpersonal pelajar belum terejawantahkan secara baik dan merata dalam interaksi sosial di masyarakat. Kita kerap menyaksikan masyarakat terdidik (pelajar dan dewasa) tidak mampu memberikan teladan dalam keseharian, bahkan yang terjadi justeru banyaknya perilaku buruk yang ditampakkan misalnya, ketidakdisplinan dalam mengantri, kesemrawutan berlalu lintas, ingkar janji, tidak tepat waktu, main hakim sendiri, tidak taat hukum, berbohong dan sebagainya. Nilai-nilai moral yang semestinya menjadi landasan utama dalam dunia pendidikan terabaikan serta pemerintah tidak mempunyai konsep jelas dalam meningkatkan kualitas soft skills dan moralitas pelajar.
Pemerintah sebenarnya belum menjalankan (mengutamakan) konsep pendidikan yang berlandaskan pada pembangunan watak dan karakter bangsa sebagaimana diamanahkan konstitusi secara terprogram dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu wajar bila ada yang prihatin sikap perilaku masyarakat terdidik kita dalam keseharian sampai-sampai ada yang mengemukakan untuk melakukan budaya antri saja banyak dari masyarakat kita tidak mampu melaksanakannya. Padahal budaya antri itu mencerminkan kualitas pribadi (soft skills dan akhlak) yang tinggi dan diperlukan waktu lama untuk dilatih dan diejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini ada yang sinis mengatakan bahwa di negara maju lebih khawatir apabila anak didiknya tidak bisa melaksanakan budaya antri dengan baik ketimbang tidak menguasai matematka. Hal ini karena membiasakan anak didik melakukan antri dengan baik membutuhkan waktu tidak kurang 12 tahun dan itu mesti dikenadlikan secara ketat, sedangkan untuk memahami matematika cukup beberapa bulan saja anak didik diajarkan. Oleh karena itu menurut mereka lebih baik tidak bisa matematika dari pada anak didik tidak bisa menempatkan diri secara baik dalam antrian. Perilaku mengantri menurut mereka memiliki hikmah mendalam guna pembentukan karakter dan watak anak didik.
Menyadari akan lemahnya soft skills dan akhlak anak didik yang terungkap dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya membuat Pemerintah berupaya menyempurnakan kurikulum yang ada dengan penekanan pada pendidikan dasar dan menengah melalui kurkikulum 2013. Pro-kontra akan diberlakukannya kurikulum baru ini sempat mencuat dan disadari bahwa melakukan perubahan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Masing-masing pihak mengajukan berbagai alasannya dan mengemukakan hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan pengalaman yang dimilikinya. Maksud pemerintah dengan membenahi kurikulum agar menjadi lebih bermanfaat patut diapresiasi. Namun membenahi kurikulum saja tidak cukup karena ada hal yang lebih penting dari itu yakni mengubah paradigma yang terlanjur melekat terhadap sejatinya konsep pendidikan. Disamping itu diperlukan juga penataan ulang menyeluruh terhadap berbagai komponen pendidikan (pembelajaran) sehingga semua komponen di hilir dan hulu mendapat perhatian yang tpat, proporsional dan benar.
Memang dalam kurikulum 2013 yang baru terdapat pelatihan dan pembekalan bagi guru-guru, tetapi bentuknya tidak sistematis dan komprehensif dalam memperbaiki proses pembelajaran, melainkan suatu tindakan praktis disebabkan adanya kebijakan kurikulum baru yang akan dijalankan. Dengan demikian tampak bahwa sang pemegang kebijakan pendidikan di negeri ini bertindak pragmatis dan cenderung ingin memecahkan masalah secara instan atau menggunakan jalan pintas sebagaimana kerap dicontohkan pemangku kebijakan di Republik ini. Kebijakan yang diambil dan diterapkan mengacu pada problem di lapangan semata dengan melihat kondisi siswa (student performance) tanpa ditelusuri dan dicermati seksama hal-hal terkait pembenahan mutu di hilir seperti kondisi lembaga pendidikan tenaga kependidikan/guru (termasuk eks IKIP), kompetensi guru, yang dapat memengaruhi tagihan di akhir program pendidikan di sekolah-sekolah. Selama ini kemendikbud lebih banyak menaruh perhatian pada pengaturan mutu masukan yang kemudian meloncat pada pengaturan tagihan di muara (akhir) program sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan tentang Ujian Nasional (UN). Padahal perbaikan proses pembelajaran merupakan bagian penting dalam pendidikan.