Jutaan pemudik yang meninggalkan Jakarta telah kembali. Hiruk pikuk lebaran dan suasana lengang di kota Jakarta yang dinikmati hanya beberapa saat telah usai. Maka rutinitas kemacetan di ibu kota kembali kita saksikan. Begitu setiap tahunnya, tanpa perubahan yang berarti dari otoritas yang berwenang untuk mengatasinya. Di Jakarta jarak hanya belasan kilometer harus ditempuh berjam-jam lamanya akibat kemacetan luar biasa. Fenomena nyaris tak berbeda tampak di kota-kota besar di Indonesia, makin hari makin macet bukan sebaliknya. Pada minggu ini sebagian besar masyarakat melakasanakan aktivitasnya seperti sediakala. Tak pelak kita kembali menyaksikan kepadatan di jalan-dalan dan ruang publik lainnya.
Banyak faktor normatif yang menyebabkan kemacetan, diantaranya jumlah kendaraan dan sarana prasarana jalan tidak seimbang, disiplin lalu lintas pemakai jalan yang parah, transportasi masal yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Rakyat seakan dibiarkan terus dan harus memiliki kendaraan sendiri. Kepemilikan kendaraan roda dua dan empat pun meningkat tajam, karena rakyat tidak punya pilihan lain. Transportasi umum nyaman dan aman yang dinanti-nanti tak kunjung terwujud. Akibatnya rakyat menjadi sasaran empuk produsen kendaraan bermotor. Oleh karena mayoritas masyarakat kita yang terbanyak merupakan golongan ekonomi menengah kebawah, maka sepeda motor laris manis. Hanya dengan uang muka sedikit saja bahkan acapkali tidak perlu uang muka, kita sudah dapat memiliki sepeda motor idaman. Dengan banyaknya sepeda motor di jalan raya kesan semrawut tak bisa dihindari, apalagi saat mengendarai sepeda motor orang akan tergoda untuk salib menyalib diantara kendaraan lainnya. Seperti diketahui kecelakaan arus mudik didominasi oleh pengendara kendaraan roda dua ini.
Terabas-menerabas, jalan pintas yang sering dilakukan masyarakat dalam berkendaraan mungkin saja merupakan andil dari keruwetan berlalu lintas di jalanan. Oleh karena itu dapat dibayangkan,kemacetan seperti apa yang melanda kota-kota besar ketika akhirnya pemakai jalan melampiaskan frustrasinya dengan menyerobot ke jalur bukan haknya atau melintas seenaknya memasuki jalan yang dilarang. Pakar sosiologi terkemuka pernah mengemukakan perilaku serba instan dan ingin menyelesakan masalah secara cepat dengan mengabaikan etika merupakan ciri khas masyarakat bermasalah. Tentu saja perilaku semacam ini juga tak terkecuali menjadi bagian dari kepribadian sang pemangku kebijakan atau pihak yang berwenang di tingkat pusat dan atau daerah dalam menangani kerunyaman situasi lalu lintas
Centang perenang persoalan boleh jadi disebabkan tidak adanya angkutan publik yang kualitiatif dan kuantitatif. Padahal tahun 1970 an Negara mengalami “booming” hasil penjualan minyak. Sayang, kucuran dana hasil minyak tidak dimanfaatkan maksimal untuk mengantisipasi masalah kepadatan dan kerumitan lalu lintas kedepannya. Mereka (penguasa) malah memberikan peluang industri otomotif seluas-luasnya. Pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) yang semestinya segera dilakukan justru tidak menjadi prioritas, dalam arti transportasi masal belum disadari dan belum dianggap kebutuhan mendesak. Penguasa berpragmatis dan terlena, asyik masyuk dengan jargon pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memeratakan kesejahteraan rakyat tetapi ternyata tak terbukti. Masyarakat kaum berpunya (the have) dibiarkan memiliki kendaraan pribadi tanpa batas dan dimanjakan dengan kehadiran berbagai merek mobil mewah. Industri otomotif berjalan “bebas hambatan”. Pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat tajam. Laris bak kacang goreng di Negara yang sebenarnya masuk kategori miskin ini. Kendaraan pribadi kian bertambah. penumpukan kendaraan terjadi di jalan-jalan, sementara fasilitas jalan di Indonesia tidak memadai dan sulit diwujudkan . Alhasil, betapa “nikmatnya” kemacetan yang kita alami. Pemerintah seakan tak berdaya menekan laju pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia. Berbagai langkah dan arah kebijakan yang diambil pemerintah pun nyaris sempurna 'melindungi' kaum bermodal besar. Di sisi lain angkutan masal (public transport) yang cepat seperti MRT yang telah di terapkan di sejumlah Negara baru dilirik setelah fenomena kemacetan telah terlanjur menggejala. Itu pun masih dengan kebijakan setengah hati karena terbukti sistem transportasi yang dibangun tidak terintegrasi dengan baik. Perhatian pemerintah pada angkutan umum yang resik nyaman dan representatif baru di wujud-kembangkan pada dekade lalu pada saat kondisi kemacetan sudah di ambang kemelut.
Sarana dan prasarana angkutan masal mulai dipikirkan dan dibangun tatkala kendaraan pribadi sudah demikian banyak berseliweran di jalanan. Paradigma keliru dalam menangani transportasi publik menjadi persoalan makin rumit. Apalagi tampakya fenomena prersoalan akut lalu lintas Jakarta tersebut malah melanda kota-kota di daerah. Sehingga kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas terlihat juga di berbagai daerah, tak lagi monopoli Jakarta. Walau terkesan terlambat bukan berarti tidak ada solusi. Tata pandang pejabat pusat dan daerah terhadap transportasi harus diubah. Mereka harus betul betul menaruh perhatian pada angkutan umum untuk meningkatkan mutu dan jumlah yang memenuhi harapan masyarakat.
Perlu upaya pembatasan kendaraan yang memenuhi jalan-jalan. Kendaraan yang tingkat polusi rendah dan bahkan tidak berpolusi sama sekali seperti sepeda harus diperhatikan. Program yang telah dicanangkan sejumlah karyawan untuk bersepeda ke tempat kerja (bike to work) perlu didukung penuh oleh pemerintah. Perlu diberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi mereka yang bersepeda ke tempat kerja. Jalur khusus sepeda dipertimbangkan untuk diwujudnyatakan sesegera mungkin. Tetapi jalur ini harus betul-betul steril dari pengguna lain yang bukan haknya. Di samping itu lintasan khusus untuk pejalan kaki dibuat sedemikian rupa agar berjalan di keramaian arus lalulintas terasa nyaman dan aman. Jika kondisi semacam ini dapat terpenuhi maka banyak pengguna jalan yang senang berjalan kaki ke tujuan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sekarang ini kita sangat tergantung dengan kendaraan berpolusi untuk menjangkau jarak tempuh yang pendek sekalipun. Oleh karena itu, kenyamanan dan keamanan lintasan bagi pejalan kaki merupakan kebutuhan.
Di pihak lain para elite haruslah memberi contoh menggunakan angkutan umum atau bersepeda dan mungkin jalan kaki ke kantor atau ketempat lain jika jaraknya beberapa kilometer saja.. Ironisnya, saat ini para pejabat dan elite penguasa lebih sering memakai mobil sendiri daripada moda transportasi umum. Bahkan mereka rata-rata memiliki lebih dari satu kendaraan. Tidak jarang para elite ini memiliki sopir pribadi sehingga tidak merasakan “kepayahan” dalam mengendari mobil di jalan-jalan. Sehinggal, mereka kurang memiliki empati sosial atas berbagai problematika kemacetan di jalan raya.
Kelemahan mendasar para pemimpin atau pejabat kita dalam mengambil suatu kebijakan selama ini adalah kurangnya menghayati masalah yang dihadapi. Misal, pejabat yang bertanggung jawab dalam masalah sarana dan pelayanan transportasi publik jarang menggunakan angkutan publik atau transportasi masal seperti naik angkot, bis kota non patas, kereta api kelas ekonomi dan sejenisnya dalam aktivitas rutin sehari-hari. Nah, dengan demikian bagaimana mungkin pemangku kebijakan tersebut bisa merasakan 'penderitaan' sehari-hari rakyatnya yang kecewa atas sarana dan pelayanan transportasi publik. Oleh karena itu membiasakan para elite / pejabat Negara naik moda transportasi publik secara rutin dan konsisten merupakan pembelajaran sosial cukup efektif sebagaimana Albert Bandura (1977) menyinggung efektivitas perubahan perilaku sosial menjadi suatu keniscayaan jikalau disuguhkan keteladanan yang konsisten dari level pimpinan elite.